Dirjen PSP Minta Penyuluh Dampingi Petani dalam Menyusun eRDKK

Skema pembagian pupuk bersubsidi yang dikerjakan Kementerian Pertanian, dikerjakan berdasar Elektronik Gagasan Definitif Keperluan Barisan (eRDKK). Oleh karenanya, penyuluh pertanian disuruh ikut mengikuti petani dalam menginput eRDKK dan menolong lakukan publikasi Kartu Tani.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, skema distribusi lewat eRDKK, dikerjakan Kementerian Pertanian dengan berdasar by name by address. “Mengajukan yang dikerjakan pada eRDKK itu berdasar by name by address. Dengan langkah ini legalitas data yang menerima lumayan baik. Sebab kita lakukan pengecekan setahap. tapi, pembaruan lagi kita kerjakan supaya distribusi pupuk bersubsidi dapat optimal,” ucapnya. Sementar Dirjen Prasarana serta Fasilitas Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, dalam aktivitas Bercakap Asyik (Ngobras) Bersama Penyuluh Pertanian, yang ditayangkan secara streaming langsung, Selasa (10/11/2020), menjelaskan pupuk bersubsidi diperlukan petani untuk tingkatkan produksi serta memantapkan harga.

“Sebab harga pupuk bantuan berbeda jauh jauh dari non bantuan. Oleh karenanya, dengan pupuk bantuan diinginkan bisa tingkatkan produksi pangan serta pertanian. Dan bisa membuat perlindungan petani dari pergolakan harga pupuk, menolong implementasi pemupukan sama, dan agunan memperoleh pupuk,” ucapnya.

Sarwo Edhy menambah, ini dikerjakan supaya bantuan pupuk dapat dikerjakan secara pas target, pas macam, pas kualitas, pas jumlah, on time, serta pas harga.

Berdasar Permen 10/2020, pupuk bantuan ditujukan untuk bidang tanaman pangan. pupuk bantuan dikasih ke petani yang mempunyai komoditas tanaman pangan dengan tempat maksimal 2 hektar. Sedang untuk perikanan darat 2 hektar, terbatasi 2 kali musim tanam.

“Ketentuan untuk memperoleh pupuk bersubsidi ialah harus punyai KTP serta punyai tempat. Macam pupuk yang didapatkan ialah urea, SP36, ZA, NPK, NPK fomula spesial untuk kakao, serta pupuk organik,” ucapnya.

Sarwo Edhy menambah, petani yang masuk ke barisan tani harus isi eRDKK. Oleh karenanya, dia mengharap penyuluh dapat memberi pengiringan ke petani. “Penyuluh ialah ujung tombak pertanian. Kita harap penyuluh dapat konsentrasi atau ikut memerhatikan peraturan pupuk bantuan. Tolong dampingi eRDKK yang diatur petani serta digabungkan poktan. Data ini selanjutnya yang akan diberikan dinas pertanian kabupaten/kota, lalu ke propinsi, serta baru diberikan ke pusat,” ucapnya.

Menurut Sarwo Edhy, ada banyak kekurangan yang didapati pada eRDKK. Misalkan, umumnya KTP orang yang wafat masih masuk, atau tempat yang telah terjual, atau berpindah peranan jadi rumah masih terdaftar.

“Oleh karenanya, kita meminta penyuluh tolong tolong inventarisir petani, dan berapakah jumlah tempat yang dipunyai petani agar benar. Bila ada dusun, kecamatan kabupaten, provinsiatau yang berlebihan atau menyusut, kita kerjakan realokasi, dari yang surplus ke yang kurang. Jadi tidak ada yang susah saat melaksanakn pupuk bantuan,” katanya.

Menurut dia, bila didapati kios atau distributor yang nakal, faksinya akan selekasnya memberikan laporan ke Pupuk Indonesia untuk selekasnya ditarik izinnya.

“Sampai 5 November, pupuk bantuan yang terbagi capai 82 %, atau masih sisa 18 % untuk pertanaman sampai Desember. Sama kita pantau hingga pupuk bantuan dapat teresap 100 %. Kita harap sampai minggu ke-2 Desember pupuk bantuan bisa teresap 100 %. sebab minggu ketiga telah masuk di perhitungan tahun selanjutnya,” ucapnya.

Sarwo Edhy menjelaskan, peruntukan pupuk bantuan untuk tahun 2021 alami pengurangan. Bila diawalnya tahun 2020 bujet pupuk bantuan Rp 26,6 Triliun, pada tahun 2021 banyaknya jadi Rp 25,7 Triliun. Atau dari volume 7,9 juta ton diawalnya 2020, jadi 7,6 juta ton diawalnya 2021.

“Tetapi tak perlu cemas, waktu ada pertanda negatif kita akan sampaikan tambahan pupuk bantuan kembali lagi sama seperti yang dikerjakan tahun 2020. Menjadi pupuk distribusi dapat pas target,” ucapnya.

error: Content is protected !!