Cegah Koperasi Tawarkan Investasi Bodong, Menteri Teten Rilis Permenkop Nomor 9/2020

Menteri koperasi serta ukm teten masduki mempererat pemantauan koperasi lewat permenkop nomor 9 tahun 2020. Ketentuan ini menahan berlangsungnya penyelewengan investasi bodong atau usaha ilegal dilingkungan koperasi serta umkm. Dianya tidak menolak ada koperasi yang memiliki masalah di indonesia. Bahkan juga. Dianya memandang hal tersebut selaku pekerjaan rumah yang perlu langsung diperbaiki. “karena itu. Kita melakukan reformasi pemantauan koperasi dengan diedarkannya permenkop nomor 9 tahun 2020. Yang telah diputuskan pada 14 oktober 2020 lalu.” papar teten. Di jakarta. Selasa (10/11/2020).

Walau demikian. Dia minta warga luas supaya berlaku adil. Masalahnya berkaitan penyelewengan serta praktik usaha ilegal/investasi bodong. Kewenangan layanan keuangan (ojk) menulis sejauh 3 tahun teralhir (2017-2020) terjadi praktik investasi bodong/ilegal sekitar 1200 lebih perusahaan non koperasi. “sesaat dalam catatan ojk sepanjang lima tahun dari 2015 sampai 2020 ada delapan koperasi yang masuk praktik investasi bodong.” ucapnya. Pertanyaannya. Kenapa yang diangkat serta lagi dipersoalkan ialah koperasi? Kebalikannya. Yang bukan koperasi sedikit dipermasalahkan. “saya anggap ini tidak adil.” keras teten.

Lebih jauh kembali. Teten juga menguraikan garis besar perombakan metode pemantauan yang tercantum pada ketentuan baru itu. Di mana permenkop ini pastikan empat hal.

Pertama. Implikasi tujuh konsep koperasi. Ke-2 . Kepatuhan koperasi ke ketentuan (compliance based). Ke-3 . Kehati-hatian penyelenggaraan keuangan terhitung aml/cft (prudention dan risk based).

Ke-4. Pengelompokkan pemantauan serta kontrol koperasi dalam empat kategorisasi usaha koperasi (kuk). “jika di perbankan diketahui dengan arti bank dalam barisan buku 1. 2. 3 serta 4.” kata teten.

Ini sebab jumlah koperasi banyak serta menyebar. Karena itu berat pemantauan dipisah jadi empat kategorisasi usaha koperasi (kuk) atas landasan asset. Modal serta jumlah anggota. Pemantauan untuk kategorisasi 3 serta 4 lebih ketat daripada yang kategorisasi 1 serta 2.

Pemantauan pada kategorisasi 1 serta 2 lebih ditegaskan pada pembimbingan tatakelola/manajemen. Sedang pada kategorisasi 3 serta 4 pemantauan dikerjakan berbasiskan risiko. Selain itu. Untuk koperasi kategorisasi 3 serta 4. Pengurus serta pengawas saat sebelum diputuskan dalam meeting anggota harus lewat proses tes kelaikan serta kapabilitas (bugar and propper recomendation). Sebab susunan pengawas koperasi berlainan dari mode ojk serta bi yang berdasar instruksi terkonsentrasi. Karena itu pemantauan koperasi akan dikerjakan dengan menyertakan kedudukan fungsional pengawas koperasi (jfpk) yang didasari pada tes kapabilitas secara periodik.

“hingga. Diinginkan dapat diwujudkan metode pemantauan yang lebih terkoordinasi pada koperasi rasio nasional. Koperasi rasio provinsi. Serta koperasi rasio kabupaten/kota.” tuturnya.

Karena itu. Dalam permenkop 9/2020 ditekankan pentingnya kerja sama dengan kewenangan pengawas lainnya. Yakni. Bekerja bersama dengan bi jika koperasi mengadakanpayment poin online bank (ppob).

Lalu. Bekerja bersama dengan ojk untuk pemantauan koperasi yang ada dalam konglomerasi keuangan. Tidak tertinggal. Bekerja bersama dengan ppatk untuk pastikan anti pencucian uang serta penjagaan permodalan terorisme (apu/ppt) secara efisien di koperasi.

“di depan. Irit saya. Penilaian kesehatan koperasi adalah pra-syarat dlm proses assessment pembiayaan lpdb kumkm.” terangnya.

Selain itu. Teten mengutamakan jika faksinya akan bangun jfpk mempunyai kapabilitas yang cukup buat melakukan pekerjaan mereka.

“pasti bukan pekerjaan gampang. Tetapi kami percaya dengan pemberlakuan permenkopukm no. 9 tahun 2020. Pemantauan koperasi akan bertambah lebih efisien dalam rencana merealisasikan koperasi yang sehat serta berdikari.” ujarnya.

 

 

error: Content is protected !!